Bandar Lampung, klikmedianet.com -- Rapimnas dan Deklarasi Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia yang diselenggarakan 13 Maret 2023 di Hotel Andalas dan 14 Maret 2023 diduga tidak syah dan cacat hukum.
"Rapimnas dan Deklarasi PWDPI, undangan yang beredar dengan mencatut nama Sekretaris Jendral DPP PWDPI Indah N Kailuhu, "tutur Indah.
Indah N Kailuhu, SK kepengurusan yang diajukan ke Kemendagri sebelum Rapimnas dan SK yang ada di DPW dan DPC PWDPI seluruh Indonesia, "ujar Indah.
Bapak Mochammad Ali dari Bulan 11 Tahun 2022 sampai dengan tanggal 13-14 Maret 2023 yang merupakan Ketua DPC Sumenep sudah memesan baju dan KTA namun sampai tiba saat Rapimnas dan Deklarasi belum sampai kerumahnya, "terang Moch Ali via Whattsaapp kepada awak media.
Seyogyanya Ibu Indah N Kailuhu telah dikeluarkan tanggal 20 Februari 2023 oleh Pendiri sekaligus Ketua Umum PWDPI tanpa adanya rapat oleh pembina dan mekanisme aturan organisasi sebelum Rapimnas diadakan.
"Disini melihat persoalan Ketua Umum DPP PWDPI tersebut cara kepemimpinannya dengan cara semaunya seperti memperlakukan Majikan dengan pembantu, ini Organisasi bukan perusahaan. " Yang ada dibenak kami pengurus yang sudah dilakukan tidak terpuji oleh Nurullah adalah Hanya ingin membesarkan Perusahaan Media Duta Penanya saja dengan pengurus-pengurus yang lain hanya menjadi alat dan boneka untuk mencarikan dananya.
Banyak sekali yang diperlakukan tidak terpuji oleh Ketua Umum PWDPI selain Sekjend DPP yang masih tertulis SK di Kemendagri yang diajukan namun sebelum Rapimnas sudah dikeluarkan digrup Whatsapp dan dinonaktifkan bahkan sudah diganti yang baru oleh Supardi Yapan sebagai Sekretaris DPP, diantaranya Ketua DPW Sumatera Utara, Ketua DPC Kota Bandar Lampung, Ketua DPW Bengkulu masih mandat dan ketua DPW Sumatera Barat masih mandat banyak yang lainnya.
Perlakuan Nurullah, RS sangat tidak patut dan tidak elok untuk ditiru dengan cara pimpinan yang otoriter tidak mengayomi.
Hanya satu orang yang diserang sebagai contoh Ketua DPC PWDPI Kota Bandar Lampung, Saudara Ketua DPC PWDPI Kota Bandar Lampung yang sudah memberikan kontribusi Rp 2.000.000
Walaupun itu bukan duit pribadi saya sudah disampaikan oleh Pak Ismulyadi selaku wakil sekretaris, DPC PWDPI kota Bandar Lampung telah berjuang bekerja bersama dengan pengurus yang lain serta sekretaris dan bendahara untuk mendapatkan SK Kesbangpol. Dana kontribusi telah saya sampaikan amanah dari yang memberikan bantuan melalui wakil sekretaris saya yaitu Bapk Ismulyadi yang mentransfer, namun saya Novis sebagai Ketua DPC PWDPI kota Bandar Lampung tidak dihargai dan dibuang seenaknya kemudian yang menjalankan organisasinya adalah rekan pengurus lain di DPC PWDPI Kota Bandar Lampung seakan-akan kita dibenturkan dengan sesama pengurus padahal DPC PWDPI di SK Kesbangpol adalah Novis, yang sudah mendapatkan Surat Keterangan Keberadaan Kesbangpol, diantaranya : Ketua DPC PWDPI kota Bandar Lampung, Ketua DPW Sumatera Utara Didi Atmawijaya, Ketua DPW Sumatera Barat Gema Yudha, Ketua DPC Bengkulu Patriot, tanpa ada kejelasan dinonaktifkan dengan melalui whatsapp.
Lagu Mars PWDPI dikomplain oleh Pengurus PWDPI Jawa Timur yang bernama A.Yuli Budiyanto alias Ujang Jafra dinyanyikan saat Deklarasi dikarenakan A.Yuli Budiyanto uang aransemen lagunya tidak dibayarkan dan bahkan dikeluarkan dari grup Whattsapp dan kepengurusan PWDPI, ini tentang HAK CIPTA tanpa ijin ysng dipakai Nurullah RS, "terang A. Yuli Budiyanto alias Ujang Jafra melalui whattsapp tanpa ada surat dan berita acara musyawarah DPP PWDPI.
